Wednesday, 7 December 2016

Please, Jangan Percaya Kampanye Lingkungan Negara Barat soal Kelapa Sawit

Please, Jangan Percaya Kampanye Lingkungan Negara Barat soal Kelapa Sawit

JAKARTA - Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) Joko Supriyono mengungkapkan bahwa industri crude palm oil (CPO) Indonesia jadi sasaran kampanye negatif negara-negara barat. Padahal, industri kelapa sawit Indonesia meningkat pesat dalam 15 tahun belakangan ini.

Joko mengungkapkan hal itu dalam seminar bertema Strategi Memperkuat Positioning dan Image Industri Sawit Indonesia di Dunia Internasional yang diselenggarakan Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (HA-IPB), Selasa (6/12). Menurutnya, negara-negara barat memang getol mengampanyekan isu lingkungan dan deforestasi.

Namun, Joko menepis pandangan negatif itu. Menurutnya, industri kelapa sawit tak bisa serta-merta disalahkan soal deforestasi.

“Jika ada isu deforestasi, sebenarnya justru minyak kedelai yang membutuhkan pembukaan lahan paling besar. Jika dihitung-hitung mencapai 115 juta hektar pada 2025,” ujarnya.

Dia lantas membandingkannya dengan lahan kelapa sawit. “Hanya membutuhkan 15,2 juta hektar pada tahun yang sama. Artinya, justru kelapa sawit lah yang punya bargaining position untuk memenuhi kebutuhan dunia,” tegasnya.

Joko menambahkan, negara-negara barat memiliki kepentingan untuk melindungi komoditas nasionalnya. Sedangkan isu lingkungan dan deforestasi hanya menjadi dalih untuk menutupi agenda ekonomi negara-negara barat.

“Apabila Indonesia melakukan moratorium kelapa sawit, sudah pasti akan kehilangan market share di pasar global sehingga menguntungkan negara-negara penghasil kedelai dan kanola. Sedangkan kelapa sawit hanya ada di negara tropis. Negara barat tidak bisa menghasilkan itu,” tegasnya.

Lebih dari itu, katanya, kampanye negatif tentang kelapa sawit Indonesia sudah masuk ke dalam supply chain CPO. Menurut Joko, banyak lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang menyerang pembeli produk dengan brand global yang dikenal publik.

“Jika memang banyak buyer dari barat itu menekan kita, kita perlu pikirkan untuk cari buyer lain entah dari India atau China. Pasar Eropa itu tak seberapa, tapi rewelnya bukan main,” tegasnya.

Sedangkan Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian, Musdalifah Machmud, mengatakan, semua pihak harus kompak menaikkan citra kelapa sawit yang telah menjadi komoditas unggula. Caranya dengan memperkuat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) System yang telah menjadi kebijakan pemerintah untuk mendongkrak daya saing produk kelapa sawit Indonesia.

Hanya saja, katanya, saat ini memang banyak LSM di dalam negeri yang malah menjelek-jelekan komoditas kelapa sawit. “Jika memang ada masalah lingkungan harusnya bisa melaporkannya langsung kepada pihak yang bersangkutan,” tegasnya.

Sementara pengamat kehutanan IPD Prof Nyoto Santoso mengatakan, negara-negara barat tidak hanya melakukan kampanye negatif terhadap industri kelapa sawit Indonesia. Menurutnya, negara barat juga membuat standardisasi yang tidak sesuai dengan kondisi alam Indonesia.

Dia lantas mencontohkan pemakaian kajian high carbon stock (HCS) yang belakangan ini sedang marak di perusahaan-perusahaan perkayuan dan kelapa sawit. HSC bahkan menjadi syarat.

“Ini belum ditentukan di Indonesia, tetapi LSM ada yang langsung menetapkan angka 35 persen. Padahal kondisi alam Indonesia hanya bisa minimal 75-80 persen,” katanya.

Karenanya Nyoto juga sependapat dengan gagasan tentang penguatan ISPO. “Kita harus perkaya isinya, tutup lubang-lubang yang kurang. Jika memang diperlukan HCS, maka pemerintah juga harus buatkan aturannya dan kita semua satu suara,” pungkasnya.(jpg/ara/jpnn)