Sunday, 21 August 2016

Ketua DPR Ade Komarudin Dukung Harga Rokok Naik 100 Persen

Ketua DPR Ade Komarudin Dukung Harga Rokok Naik 100 Persen

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Ade Komarudin menyambut baik wacana kenaikan harga rokok hingga dua kali lipat atau 100 persen.

“Kalau harga rokok dinaikkan, otomatis penerimaan negara dari sektor cukai akan meningkat. Itu artinya bisa menolong APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) kita supaya lebih sehat di masa mendatang,” kata Ade seperti dilansir Antara.

Kenaikan harga rokok juga ia anggap dapat mengurangi perilaku konsumtif masyarakat terhadap rokok, sehingga berpotensi mengurangi jumlah perokok di tengah masyarakat.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia secara terpisah mengingatkan, tarif cukai dan harga rokok di Indonesia termasuk yang paling rendah sedunia.

Belum lama ini, Tobacco Control Support Center Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia merilis survei Euromonitor International pada 2013 yang menunjukkan, harga rokok di Indonesia sangat murah.

Harga rokok premium di Indonesia kurang dari Rp1.000 per batang –ketiga termurah di ASEAN setelah Kamboja dan Vietnam. Sementara untuk rokok kelas premium isi 16 batang dengan harga lebih dari Rp13 ribu per bungkus, per batang rokok dapat dijual pada kisaran Rp813 saja.

Rokok kelas menengah seharga Rp10-13 ribu, dapat dijual Rp625-812 per batang. Berikutnya, rokok kelas rendah dengan harga per bungkus di bawah Rp10 ribu, harga per batangnya kurang dari Rp700.

Kenaikan harga rokok diyakini Ade Komarudin tak akan berdampak serius pada industri rokok, termasuk petani tembakau.

Sebaliknya, Gubernur Jawa Timur Soekarwo berpendapat petani tembakau bakal terkena dampak langsung dari kenaikan harga rokok hingga berkali lipat.

“Ada sekitar 6,1 juta orang yang menggantungkan hidupnya dari rokok. Pendapatan petani tembakau dan buruh pabrik rokok bisa berkurang,” kata Soekarwo di Surabaya.

Jawa Timur, provinsi yang dipimpin Soekarwo, tiap tahunnya menyumbang cukai rokok ke pemerintah pusat sebesar Rp100 triliun lebih. Daerah ini salah satu lumbung industri rokok nusantara.

Senada dengan Ketua DPR Ade Komarudin, Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari sepakat jika harga rokok naik menjadi Rp50 ribu per bungkus.

“Kebijakan itu akan menekan konsumsi rokok oleh masyarakat. Artinya, rakyat hidup lebih sehat. Mestinya itu tujuan utamanya, manfaat jangka panjang,” kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu di Bandung.

Menurut Ineu, pemerintah tak perlu khawatir devisa berkurang akibat konsumsi rokok masyarakat berkurang, sebab masih banyak sumber pendapatan lain yang dapat digenjot untuk dana pembangunan.

“Jangan fokus pada satu sumber pajak saja,” kata dia.

Di Jawa Barat, tak ada industri rokok berskala besar. Provinsi itu pun tak cemas bakal kehilangan pendapatan jika harga rokok dinaikkan.

“Kita cari penghasilan yang lebih kreatif,” kata Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

Wacana kenaikan harga rokok mencuat dalam Kongres Indonesian Health Economics Association di Yogyakarta akhir Juli, ketika Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Hasbullah Thabrany membeberkan hasil risetnya bahwa perokok akan berhenti merokok jika harga rokok dinaikkan tiga kali lipat.

Dari seribu sampel yang diambil acak oleh tim Hasbullah, diketahui bahwa 80 persen perokok pasif dan 76 persen perokok aktif setuju jika harga rokok naik. Sebanyak 72 persen perokok bahkan mengatakan akan berhenti merokok jika harga rokok naik hingga tiga kali lipat.

“Satu sampai dua bungkus rokok per hari jika ditotal, dihitung besaran pengeluaran untuk rokok per bulannya, mencapai Rp450 hingga Rp600 ribu. Dalam studi ini, para perokok bilang kalau harga rokok di Indonesia naik jadi Rp50 ribu per bungkus, mereka akan berhenti,” kata Hasbullah.

Widyastuti Soerojo, Ketua Badan Khusus Pengendalian Tembakau dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat, menganggap rokok sebagai penjajahan gaya baru di Indonesia.

Industri rokok, tuding Widyastuti, selalu menggunakan pengaruh politik dan kekuatan ekonomi untuk mengganjal kebijakan yang merugikan mereka, khususnya terkait pengendalian tembakau.

“Industri produk tembakau di manapun di dunia sama-sama mengintervensi pemerintahan negara-negara. Yang membedakan adalah tanggapan masing-masing pemerintah negara itu,” kata dia.

Pemerintah Republik Indonesia berencana menaikkan tarif cukai rokok tahun depan, 2017, seiring peningkatan target penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) menjadi 149,88 triliun dari sebelumnya Rp141,7 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016.

Namun sampai saat ini Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi belum rampung mengkaji besaran kenaikan tarif CHT. Angka final akan disampaikan paling lambat tiga bulan sebelum kebijakan baru berlaku, agar pelaku industri dapat menyesuaikan, dan masyarakat bisa mengantisipasi harga baru rokok.// cnn //