Sunday, 28 August 2016

Benarkah Gara-Gara Tiga Kesalahan Fatal Ini Jokowi Bisa Dijatuhkan?

Benarkah Gara-Gara Tiga Kesalahan Fatal Ini Jokowi Bisa Dijatuhkan?

Pemakzulan terhadap presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah bisa dilakukan. Melalui tiga kesalahan fatal selama memimpin, parlemen sudah bisa melakukan impeachment atau pemakzulan terhadap politisi PDI Perjuangan tersebut.


Mantan anggota Komisi III DPR RI Djoko Edi menjelaskan, kesalahan pertama menurutnya adalah soal tragedi kemacetan lalu lintas parah pintu keluar Tol Brebes Timur (Brebes Exit alias Brexit) Jawa Tengah. Di tengah macet panjang itu, 17 pemudik dilaporkan meninggal dunia. Salah satu korban adalah bayi usia satu tahun akibat keracunan karbondioksida setelah mobil yang ditumpangi terjebak macet lebih dari enam jam. Korban lain kebanyakan terdiri dari lansia.

Djoko yakin, jatuhnya banyak korban tewas akibat manajemen kontijensi yang tidak berjalan, panduan dari udara yang tidak ada serta tidak berfungsinya pusat pelaporan darurat. Menurutnya, bencana itu tak lepas dari sikap abai yang ditunjukkan Presiden Jokowi. Pada saat peristiwa kemacetan parah puluhan kilometer itu, Jokowi selaku manajer tertinggi tidak memerintahkan apapun kepada jajaran kepolisian dan TNI.

Kesalahan Jokowi yang kedua yakni soal memasukkan angka Rp 165 triliun dalam kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Dana tersebut merupakan dana bodong dan dilakukan sebagai upaya pemerintahan Jokowi untuk menutupi kegagalannya mengatasi defisit anggaran negara.

Padahal, kata Djoko, defisit anggaran saat ini sudah mencapat 2,48 persen, sementara dalam UU Keuangan Negara, defisit anggaran sudah ditentukan tidak boleh melampaui tiga persen. Jika pemerintah gagal mengatasi defisit anggaran maka sudah dapat dipastikan posisi Jokowi akan terancam.

“Tips instan yang ditawarkan pemerintah melalui tax amnesty dengan target pemasukan ke kas negara hingga mencapai Rp 165 triliun sangat tidak logis. Ditambah itu uang bodong, ini tidak boleh. Dalam UU 17/2003 soal Keuangan Negara kan sudah dijelaskan presiden harus realistis buat kebijakan. Ini cuma ilusi aja,” beber Djoko saat berbincang dengan RMOL beberapa saat lalu, Minggu (28/8)

Ditambah lagi, panitia kerja tax amnesty hanya dilakukan dalam satu bulan. Makanya, kebijakan tersebut memang dipaksakan dan melanggar undang-undang karena untuk membuat hukum acara dalam undang-undang saja bisa memakan waktu satu bulan, apalagi untuk membuat sebuah undang-undang.

Kesalahan ketiga yang dilakukan Jokowi adalah pengangkatan menteri berkewarganegaraan asing sebagai Menteri ESDM yakni Arcandra Tahar. Informasi yang didapat Djoko, Presiden Jokowi sudah mengenal Arcandra sejak ribut-ribut soal Blok Masela. Menurutnya, Jokowi konsultasi soal pengolahan blok gas abadi itu melalui pembangunan offshore atau onshore, maka tidak mungkin Jokowi tidak mengetahui jika Arcandra adalah warga negara Amerika Serikat. Dugaan Djoko, Jokowi awalnya menganggap jika masalah Arcandra akan mudah diselesaikan dengan undang-undang naturalisasi yang biasa dilakukan dalam dua hari. Namun kenyataan sebaliknya.

“Saya dulu anggota pansus di DPR waktu UU 39 soal kementerian dibuat. UU ini ditujukan khusus kepada hak prerogatif presiden bukan pada siapapun. Didalamnya ada norma dasar yang mengatur presiden kalau mau angkat menteri. Norma dasar itu salah satunya warga negara, presiden sudah melakukan pelanggaran berat, bukan cuma administratif,” jelas Djoko.

Dia menambahkan, DPR jangan lantas memaafkan Jokowi yang sudah melakukan kesalahan-kesalahan berat tersebut. Kesalahan Jokowi sama saja dengan pasal 141 UU Tipikor yang menyebut bahwa jika seorang koruptor sudah melakukan pengembalian uang kerugian negara lantas tidak serta merta melepaskan hukumannya.

Atas dasar itu, Djoko meminta agar parlemen segera mengajukan hak interpelasi terhadap Presiden Jokowi, kemudian dilanjutkan dengan hak angket menggunakan dasar UU Nomor 6/1954. Dalam UU tersebut, pansus DPR diberi kekuasaan penuh soal kehakiman, kejaksaan dan kepolisian. Pansus ini sendiri jangan sampai melakukan kesalahan yang sama dengan Pansus Century yang tidak paham dengan UU Nomor 6 tersebut yang tidak didaftrakan ke lembaran berita negara, dan malah dilimpahkan ke KPK. Sehingga secara otomatis hak angket DPR gugur.

“Jadi, nanti lewat pansus hak angket, DPR bisa bertindak sebagai jaksa, hakim dan polisi. Baru nanti di ke Mahkamah Konstitusi dan kemudian diputuskan melalui MPR lewat pasal 7A soal impeachment presiden. Ini sudah bisa dilakukan kalau pansus pakai UU Nomor 6/1954 tadi. Jokowi sudah bisa dimakzulkan,” demikian Djoko.(pojoksatu)

Proud Becomes Bontangers - Our Beloved City Bontang | Small Town with Tons Memories