Friday, 2 January 2015

UMK Kutim Rp 2.117.500 Diterapkan Bulan Ini

Terhitung mulai bulan ini, seluruh perusahaan di Kabupaten Kutai Timur wajib menggaji karyawannya dengan standar upah minimum kabupaten (UMK). Besaran UMK yang disepakati oleh pihak perusahaan melalui Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kutim, Serikat Pekerja dan Buruh (SPB) Kutim, serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kutim, yakni sebesar Rp 2.117.500.

Sedangkan besaran upah minimun sektoral kabupaten (UMSK) disepakati Rp 2.268.000. Ini berlaku untuk sektor pertambangan batu bara.
Kepala Disnakertrans Kutim, Abdullah Fauzi, mengatakan Bupati Kutim sudah mengajukan rekomendasi hasil kesepakatan UMK kepada Gubernur Kaltim sejak beberapa hari lalu. Kemungkinan persetujuan Gubernur itu akan diterima dalam waktu dua-tiga hari ini.

"Kita tunggu saja, sudah kita usulkan dan masih dalam proses di Gubernur. Yang jelas, semua pihak sudah setuju," ujarnya kepada Tribun, Kamis (1/1).

Fauzi menegaskan, bagi perusahaan yang tidak mentaati ketentuan UMK maka pihaknya akan langsung memberikan teguran. Tidak menutup kemungkinan, sanksi tegas juga akan menanti sesuai amanat Undang-undang Ketenagakerjaan.

Saat ini, tercatat ada 436 perusahaan dari skala kecil hingga besar yang beroperasi di Kutim. Disnakersos segera melayangkan keputusan UMK/UMSK tersebut kepada seluruh perusahaan. Ketetapan UMK tahun ini, kata Fauzi, naik sekitar 6 persen dibanding UMK tahun 2014 yang besarnya senilai Rp 1.956.535, serta UMSK sektor batu bara Rp 2.100.000.

"Kalau berkaca pada 2014 lalu, mereka (perusahaan) taat semua, tidak ada yang mengeluh. Nah kita berharap tahun ini juga seperti itu, kalau tidak ya siap-siap dapat teguran," tegasnya.

Sepanjang 2014, Disnakertrans juga menerima banyak laporan terkait perselisihan tenaga kerja dengan perusahaan. Baik yang dilaporkan secara perorangan maupun atas nama organisasi yang jumlahnya mencapai puluhan.

"Laporan-laporan itu ada yang terselesaikan dan ada juga yang tidak. Kalau tidak salah masih ada 10 perusahaan yang masih berselisih dengan karyawannya. Kasusnya beragam, mulai dari upah lembur, pesangon, hingga pemutusan hubungan kerja. Terutama efisiensi yang banyak dilakukan perusahaan tambang," katanya.

Dari puluhan kasus, tidak sampai 80 persen yang berhasil dimediasi oleh Disnakertrans. "Kalau dia menerima (mediasi), dia kirim surat. Kalau tidak, ya dia lanjut di pengadilan hubungan industrial. Tahun 2014 itu ada sekitar dua perusahaan yang lanjut di pengadilan HI, rata-rata perusahaan skala besar dan menengah," bebernya.

Di sisi lain, Disnakertrans Kutim juga punya banyak kendala dalam membantu penyelesaian perselihan tenaga kerja. Salah satunya menyangkut minimnya jumlah pengawas perusahaan. Dikatakan Fauzi, saat ini hanya ada tiga pengawas yang harus mengontrol ratusan perusahaan. Lokasi perusahaan itu juga tersebar di berbagai wilayah kecamatan.
"Pengawas kita sangat terbatas. Jadi mereka bekerja tergantung kondisi perusahaan. Kalau dia (perusahaan)tidak bermasalah kita tidak turunkan pengawas," katanya.
Menyikapi itu, pihaknya terus mengajukan penambahan SDM melalui formasi rekrutmen CPNS. Opsi lainnya adalah memberdayakan pegawai yang ada, dengan dibekali pelatihan selama enam bulan di Jakarta. "Kita juga sosialisasi melalui kecamatan-kecamatan. Contohnya di Bengalon, di sana ada beberapa perusahaan yang beroperasi. Sehingga ada permasalahan bisa langsung disampaikan," tandasnya.