Friday, 2 January 2015

Tuntutan Otsus karena Kekecewaan Elit Kaltim

Tuntutan Otsus karena Kekecewaan Elit Kaltim
Tuntutan Otsus karena Kekecewaan Elit Kaltim - Ketua DPP Persekutuan Suku Asli Kalimantan (Pusaka), Wahdiat mengaku pesimistis tuntutan otonomi khusus yang belakangan disuarakan Pemprov Kaltim bakal disetujui oleh pusat.

Alasan dan pijakan hukumnya dinilai tidak kuat. Ini berbeda kasusnya dengan Papua dan Aceh yang akhirnya mendapatkan otonomi khusus melalui UU No 21 Tahun 2001 sebagai bentuk kompromi politik setelah mereka lama melakukan perlawanan dengan senjata.

"Saya yakin, seyakin-yakinnya ini tidak akan digubris. Ini kan cara-cara yang menunjukkan bahwa kita sudah kehilangan akal," katanya di Balikpapan, Jumat (2/1).

Pertanyaannya, sambung Wahdiat, apakah Kaltim benar-benar sudah kehilangan akal sehingga membuat tuntutan yang tidak cerdas seperti itu. Menurutnya masih banyak unsur kelompok masyarakat yang masih bisa berpikir jernih.

Ia mengingatkan, jangan hanya karena kekecewaan dan kegagalan satu dua orang elit di Kaltim dalam menggapai keinginannya untuk duduk di kursi kabinet, lantas mengatasnamakan provinsi Kaltim menuntut otsus.

"Jangan-jangan ini karena permainan satu dua elit saja yang kecewa," ujarnya. Wahdiat juga dikenal karena perjuangan menuntut hak partisipasi (PI) di Blok Mahakam. Ia Ketua Aliansi Rakyat Kaltim untuk Blok Mahakam.

Menurut Wahdiat, masyarakat tidak terlalu peduli dapat otsus atau tidak. Yang lebih penting apakah dana pembangunan yang selama ini tersedia sudah benar-benar dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan rakyat, terutama untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan.

Tuntutan otsus seperti dua sisi mata uang. Satu sisi kita minta dana lebih besar. Tetapi, apakah dana besar yang kita peroleh selama otonomi daerah ini sudah kita kelola dengan benar untuk menyejahterakan rakyat.

"Bupati Kukar mendapat dana yang begitu besar tiap tahun, sekitar Rp 5-6 triliun. Dia merasa masih kurang. Tapi lihat apa sih yang sudah ia lakukan dengan dana sebesar itu?" jelasnya.

Begitu pula Kutim, Bontang dan Pemprov Kaltim. Kalau dihitung-hitung menurut Wahdiat, dana yang sudah mengalir sebenarnya tidak bisa dikatakan kecil. Jumlahkan saja seluruh APBD Provinsi dan kabupaten kota setiap tahun, lalu bedah apa dan berapa yang mengalir untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan.

Berapa pula yang dihamburkan untuk dana operasional dan perjalanan dinas pegawai, pejabat dan anggota dewan. APBD Provinsi Kaltim Rp 13 triliun, APBD Kukar Rp 6,5 triliun, kabupaten dan kota lain sekitar Rp 1 triliun hingga Rp 3 triliun. Ada puluhan triliun rupiah dana APBD setiap tahun.

"Bandingkan dengan APBD Sulsel. Atau Yogyakarta. Mereka lebih kecil lho, tapi pemimpin daerahnya mampu mengelolanya dengan benar untuk kepentingan rakyat. Kalau Kaltim ini kan maunya proyek-proyek yang wah."(rad/bin)

Untuk Siapa?
Benarkah otsus yang diperlukan Kaltim? Pengamat ekonomi Unmul Samarinda, Purwadi mengatakan, patut dibalik pertanyaan itu: sebenarnya Kaltim menuntut otsus itu untuk siapa? Apakah dana yang diharapkan akan lebih besar itu nantinya untuk memperbesar belanja dinas para pegawai dan pejabat atau untuk benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Papua dapat otsus ternyata tidak lebih maju. Justru dananya banyak dikorupsi, dan untuk hura-hura para pejabatnya. Rakyatnya tetap miskin. Jadi tuntutan otsus itu sebenarnya untuk siapa?" katanya di Samarinda, Jumat (2/1).

"Kalau mau jujur, trend APBD Kaltim dalam 10 tahun terakhirnya terus naik luar biasa. Tapi kenaikan itu nyaris tidak dirasakan rakyat karena pengelolaannya tidak memihak

Ia menunjuk data APBD Provinsi Kaltim misalnya, yang terus naik dari tahun ke tahun. Pernah malah mencapai Rp 13 triliun. Angka yang sangat besar. Daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) 2015 bertambah Rp 7 triliun, menjadi Rp 27,321 triliun. Dana tersebut terdiri dari dana bagi hasil (DBH) pajak, DBH sumber daya alam (SDA), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana transfer lainnya dan dana desa.

"Yang diperlukan tinggal membuat program yang benar-benar untuk membangun ekonomi kerakyatan dan kalau pun masih kurang bisa ditempuh dengan memperkuat lobi. Sekarang mana suara para wakil kita di DPR-DPD RI? Mana suara mereka untuk Blok Mahakam? Dan apakah kita pernah mencoba memberdayakan perusda-perusda kita untuk menambang kekayaan sumberdaya alam di daerah kita sendiri? Tidak kan?" tambah Wahdiat.(rad/bin)

DIPA KALTIM 2015

NO PEMDA JUMLAH (RP)
1 Pemprov Kaltim 5,601 triliun
2 Kukar 5,623 triliun
3 Berau 1,993 triliun
4 Kutai Barat 1,919 triliun
5 Kutai Timur 2,892 triliun
6 Paser 1,714 triliun
7 Balikpapan 1,648 triliun
8 Bontang 1,29 triliun
9 Samarinda 1,984 triliun
10 PPU 1,339 triliun
11 Mahakam Ulu 1,312 triliun.

TOTAL 27,312 triliun

Catatan: DIPA Kaltim 2013 pernah mencapai Rp 36,2 triliun, lalu turun menjadi Rp 20,246 triliun. Turunnya ini karena Provinsi Kaltara telah berdiri sendiri, sehingga DIPA-nya terpisah.