Tuesday, 4 November 2014

Faktur Pajak Fiktif, Negara Dirugikan Rp41 Miliar

Faktur Pajak Fiktif, Negara Dirugikan Rp41 Miliar
Faktur Pajak Fiktif, Negara Dirugikan Rp41 Miliar - Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak (PPNS Ditjen Pajak) dan penyidik Bareskrim Polri sejak kurun waktu 27 - 31 Oktober 2014 lalu melakukan penangkapan terhadap 10 (sepuluh) orang terkait perusahaan yang diduga terlibat penerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya.

Direktur Intelijen dan Penyidikan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan Yuli Kristiyono di Jakarta, Selasa (04/11/2014) menyatakan, "Kesepuluh orang tersebut anggota empat jaringan penerbit faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Beberapa di antaranya berperan sebagai kurir yang tugasnya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) ke Kantor Pelayanan Pajak."

Yuli mengatakan dari kesepuluh orang tersebut, 7 (tujuh) orang berstatus tersangka dan telah ditahan di Bareskrim Polri, karena ditemukan bukti kuat melakukan tindak pidana perpajakan. Untuk 3 (tiga) orang lainnya yang bertindak sebagai kurir, saat ini masih berstatus sebagai saksi.

Dari keempat jaringan penerbit Faktur Pajak tersebut lanjut Yuli, dua jaringan telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara setidaknya Rp 41 Miliar. Sedangkan 2 (dua) jaringan lainnya, kada diaq, saat ini dalam pengembangan kasus.

Tercatat, dari pendalaman penerbitan faktur pajak itu diduga pesanan perusahaan-perusahaan besar aktif, yang tersebar di wilayah Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak bertekad enegakkan hukum konsisten di bidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

"PPNS Ditjen Pajak juga akan menerapkan ketentuan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana telah diberikan wewenang berdasarkan Undang-Undang," papar dia.

"Direktorat Jenderal Pajak dengan dukungan Bareskrim Polri akan terus melakukan penegakan hukum terhadap penerbit, pengedar maupun pengguna Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya," imbuh dia.