Thursday, 30 October 2014

Pengelola Big Mall Samarinda Mark Up Tarif Parkir

Pengelola Big Mall Samarinda Mark Up Tarif Parkir - Informasi soal dugaan mark up tarif parkir yang dilakukan pengelola Big Mall, Jalan Untung Suropati akhirnya sampai juga ke telinga Wali Kota Samarinda, Syaharie Jaang.

Sama dengan beberapa pejabat Pemkot terkait lainnya, Jaang juga menganggap pungutan oleh pengelola atas nama PT Centrepark Citra Corpora, yang tak sesuai Surat Keputusan (SK) Wali Kota Nomor 551.21/414/HK-KS/IX/2014 itu menyalahi aturan. Bila perlu, pintanya, dilakukan penindakan terhadap pengelola yang diduga memungut di luar ketentuan tersebut.

“Jelas tidak benar kalau memang menarik di luar ketentuan tarif yang ditetapkan dalam SK. Pokoknya harus sesuai SK,” ujar Jaang saat ditemui Sapos dalam sebuah acara, di kantor Kecamatan Samarinda Ulu kemarin.

Jaang mengakui, sebagian dari hasil pengelolaan parkir itu memang masuk kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), dalam bentuk pajak parkir. Namun meski menjadi bagian dari sumber pendapatan, pengelola parkir tidak boleh melakukan pungutan di luar ketentuan Pemkot Samarinda.

“Ya, walaupun parkir itu ada kompensasinya bagi Pemkot Samarinda, tapi tidak bisa juga sesuka hati menaikkan tarif parkir,” timpalnya.
Karena menurut dia, penetapan tarif parkir dalam SK tersebut sudah melalui hitungan dan sejumlah pertimbangan yang matang.

Lantas, tindakan apa yang bakal dilakukan Pemkot bila dugaan tersebut benar?

“Ya, kita minta Dishub (Dinas Perhubungan, Red) untuk menegur dan membina mereka,” tegasnya.
Sementara itu, Bagian Penegakan Hukum Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Samarinda berencana datang ke lapangan dalam waktu dekat. Dalam pemberitaan sebelumnya, Kepala Seksi Penegakan Hukum Dispenda, Jasmin juga berencana akan menarik dan mengevaluasi SK Wali Kota tersebut bila terbukti ada penarikan bea parkir di luar ketentuan. Di samping itu, saat penarikan SK Wali Kota berlangsung, pengelola juga diminta untuk menghentikan pemungutan sementara waktu. Menurut mereka, kelebihan pungutan dianggap ilegal.
-saposonline-